Indonesia tidak perlu khawatir dengan sanksi yang dijatuhkan FIFA terkait dengan intervensi pemerintah terhadap PSSI. Banyak negara menerima sanksi FIFA, tetapi justru mampu membenahi pengelolaan sepak bola mereka.

Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng, banyak negara menerima sanksi FIFA karena pemerintah mereka mengintervensi federasi sepak bola. Sanksi FIFA bukan sesuatu yang baru dan sudah terjadi berkali-kali di berbagai negara, tetapi selalu ada jalan keluarnya.

Andi mengungkapkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (28/2/2011). Rapat dipimpin Ketua Komisi X DPR Mahyuddin. "FIFA memang bisa memberi sanksi, tetapi juga selalu terbuka untuk bernegosiasi, berdiskusi, dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.

Andi menegaskan siap memberikan penjelasan kepada FIFA tentang peringatan yang diberikan pemerintah kepada PSSI. ”Kalau pemerintah mengambil tindakan, itu baru namanya intervensi. Kalau baru peringatan, tidak masalah,” kata Andi.

Sementara itu, Komisi X DPR menyampaikan beberapa kesimpulan atas penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga, antara lain mendesak pemerintah bersikap bijaksana dan tegas tanpa mengorbankan kepentingan nasional. DPR meminta pemerintah melalui KONI/ KOI agar berkomunikasi dengan FIFA soal kongres PSSI dan menjelaskan posisi pemerintah terkait dengan masalah PSSI. Pemerintah juga harus mengklarifikasi surat teguran FIFA.

Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, mengutarakan, masalah PSSI telah mengganggu persiapan tim nasional untuk menghadapi SEA Games 2011 dan prakualifikasi Olimpiade 2012. "Pemerintah harus lebih tegas. Setiap hari terjadi demonstrasi yang mengganggu keamanan dan kenyamanan," kata Angelina.

Anggota Komisi X DPR, Utut Adianto, menambahkan, hal wajar jika pemerintah mencampuri urusan PSSI karena PSSI mendapat bantuan pemerintah.

Kongres ditunda

Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda pelaksanaan kongres pemilihan ketua umum karena, berdasarkan keputusan Komite Banding, tidak ada calon yang bisa dipilih. Jadwal dan lokasi kongres belum diputuskan karena masih menunggu keputusan FIFA, apakah menjatuhkan sanksi kepada PSSI atau tidak.

"Komite Eksekutif memutuskan, sampai saat ini tahapan kongres tidak bisa diteruskan karena tidak ada calon untuk dipilih," ujar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di Kantor PT Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta.

Nurdin didampingi oleh Presiden Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Muhammad Zein dan Togar Manahan Nero. ”Padahal, kongres ini untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif. Maka, Komite Eksekutif memutuskan tidak ada calon,” ujar Nurdin.

Komite Eksekutif PSSI, menurut Nurdin, juga menunda penyelenggaraan kongres. Jadwal kongres belum bisa dipastikan karena menunggu arahan FIFA. Pemunduran jadwal kongres harus memperoleh persetujuan FIFA. Keputusan Komite Eksekutif PSSI ini langsung dikirimkan ke FIFA, Senin malam.

”Kami juga meminta kepada FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Kami tidak mau berandai-andai dan terus berjuang supaya tidak dijatuhi sanksi," ujar Nurdin.

Mengenai proses pencalonan menyusul pemunduran kongres, Nurdin menilai ini adalah hal baru dan akan menunggu arahan FIFA. Ia juga menolak menjawab apakah akan mencalonkan kembali dalam kongres nanti. "Pertanyaan itu tidak berkaitan dengan materi konferensi pers," ujar Nurdin.

Mosi tidak percaya

Nurdin juga tidak menanggapi pertanyaan soal gerakan 83 pemilik suara yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap PSSI di Jakarta, Senin petang. "Itu urusan di sana (baca: yang membuat pernyataan)," ujar Nurdin.

Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes mengaku belum bisa berkomentar banyak karena belum tahu keabsahan perwakilan pemilik-pemilik suara yang menyatakan mosi tidak percaya itu. Pemilik suara yang sah adalah ketua umum serta sekretaris umum klub dan pengurus provinsi. ”Kami melihat dahulu surat itu dan melihat apakah yang bertanda tangan ketua umum atau sekretarisnya,” ujar Besoes.

Mengenai kemungkinan duduk bersama dengan pemerintah, Nurdin menunggu undangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membahas masalah yang berkembang saat ini. ”Kami menunggu undangan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membahas masalah ini,” ujar Nurdin.